Banyak Warga AS yang Menggerutu soal Pajak

Contoh Kasus Prasangka , Diskriminasi dan Etnosentrisme

Cara Joseph Stack mengungkapkan kekecewaannya terhadap pungutan pajak memang sulit diterima akal sehat. Dia menghunjamkan sebuah pesawat bermesin tunggal ke gedung kantor pajak di Texas.

Akan tetapi, pandangannya terhadap pajak diikuti oleh para pemrotes yang merasa hukum perpajakan tidak berpihak kepada mereka. Selain itu, dirasakan pula diskriminasi karena ternyata masih ada orang yang dapat menghindari pajak.

Walaupun jumlah mereka tidak besar, argumentasi mereka sangat menarik sampai kantor Pajak Pendapatan AS (IRS) mengeluarkan buku panduan untuk menghilangkan prasangka buruk itu.

”Memang ada kelompok pemrotes pajak sayap kiri yang gerakannya ada sejak beberapa dekade lalu. Mereka sangat aktif pada 1990,” ujar Mark Potok, Direktur Intelligence Project for the Southern Poverty Law Center, lembaga yang mengikuti kelompok ekstremis di Washington, Minggu (21/2/2010) waktu setempat.

Stack telah memasang pernyataan sebanyak 3.000 kata di situsnya. Isinya adalah menentang IRS dan menuduh lembaga tersebut sudah menghancurkan hidupnya. Perseteruan antara Stack dan IRS menjadi pendorong kuat Stack bunuh diri.

Dalam tulisannya, Stack mengatakan, dia merupakan bagian dari gerakan yang tidak terorganisasi yang bermula pada tahun 1950-an.

Banyak pendapat

Sementara itu, orang lain yakin bahwa membayar pajak sepenuhnya merupakan tindakan sukarela, bukan kewajiban. Banyak juga yang beranggapan masih banyak celah di AS untuk kelompok mampu dan perusahaan besar yang dapat menghindari pembayaran pajak jika mereka dapat melakukannya secara rahasia. Bahkan, korporasi besar dapat bantuan negara.

Lembaga yang dipimpin Potok mencatat sudah ada lima rencana penyerangan terhadap IRS atau lembaga di bawahnya sejak 1995. Pada tahun 2006, seorang lelaki dari Utah dituduh menakut-nakuti pegawai IRS dengan ancaman akan dibakar jika mereka terus berupaya menarik pajak darinya dan istrinya.

Snipes, bintang Blade dan film lainnya, mengaku dipenjarakan tiga tahun pada tahun 2008 karena mengatakan bahwa orang Amerika tidak wajib membayar pajak. (AP/joe)

Menata Kawasan Kumuh dengan Rusun

Contoh Kasus Penduduk dan Dinamika Penduduk

Pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk per tahunnya. Apabila pertumbuhan pembangunan perumahan hanya 2,02 persen per tahun, maka laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3 persen.

Oleh karena itu, ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan lahirnya kawasan kumuh di Jakarta. Pada akhirnya, Warga Jakarta yang tidak memiliki tempat tinggal, membangun bangunan non permanen di lahan-lahan kosong atau di sepanjang bantaran kali.

"Hal inilah yang menjadi tantangan pembangunan wilayah DKI Jakarta. Bagaimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa mengatasi permasalahan dengan memanfaatkan peluang mengembangkan dan menata kawasan pemukiman sesuai karakteristik kawasan," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani, di Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Untuk mengatasi kekurangan permukiman itu, khususnya untuk warga yang termasuk ke dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemprov DKI mewajibkan pengembang membangun rumah untuk warga tersebut.

"Jenis rumah yang dibangun lebih ke rumah susun karena terbatasnya lahan," kata wanita yang akrab disapa Yani.

Sementara itu, dikatakan oleh Yani, Bappeda bersama Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan (DPGP) DKI Jakarta sedang menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D).

RP4D berisi skenario penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan akan rumah dan lingkungan hunian yang layak.

"Penyusunan RP4D dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, dan selaras dengan rencana dan sistem penyelenggaraan pembangunan daerah," kata Yani.
Sementara, Kepala DPGP DKI Jakarta Novizal mengatakan, untuk menuntaskan kawasan kumuh tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah sendiri.

"Ada pihak dan instansi-instansi lain yang dilibatkan di situ secara terpadu. Instansi yang menangani kawasan kumuh sekarang ada sembilan, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PNPM Mandiri), Kementerian Perumahan Rakyat, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan sebagainya. Di tingkat kelurahan juga ada," kata Novizal.